EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL Oleh : Novelina Conny Issabella 3608100011

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan di wilayah pedesaan pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) yang merupakan program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai tujuan umum untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi.
Kecamatan Suradadi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tegal yang mendapatkan bantuan dari PNPM-PPK sejak tahun 2003. Kecamatan Suradadi merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi yaitu sekitar 20,41% dari total kepala keluarga yang ada di kecamatan Suradadi yaitu 20947 jiwa pada tahun 2006. Salain itu Kecamatan Suradadi yang mencakup 11 desa, dua diantaranya termasuk dalam kategori desa tertinggal yaitu desa Harjasari dan desa Purwahamba. Berdasarkan temuan BPKP Tahun 2006 Kecamatan Suradadi termasuk dalam kategori kecamatan bermasalah dalam pengelolaan PNPM-PPK karena belum mencapai tujuannya. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah program ini telah mencapai tujuan diperlukan suatu evaluasi. Masyarakat penerima PNPM-PPK, pemerintah setempat, dan unit pengelola kegiatan menjadi pihak terkait dalam mengevaluasi program ini. Menurut saya jenis evaluasi yang sesuai adalah evaluasi on-going dimana evaluasi on going dilakukan pada saat implementasi program hingga menghasilkan output dengan membandingkan apakah selama proses pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dari suatu program yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik evaluasi yang digunakan adalah teknik delphi, dimana dalam mengevaluasi PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi menurut saya kriteria dan indikator evaluasi yang sesuai adalah sebagai berikut :

1. Kriteria : Efektivitas program sesuai capaian output
Indikator :
 Bantuan sarana prasarana yang diberikan oleh PNPM-PPK dapat dirasakan masyarakat miskin untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik.
 Bantuan ekonomi yang diberikan oleh PNPM-PPK bagi masyarakat miskin terutama perempuan untuk tambahan modal usaha mampu memberikan tambahan penghasilan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Keterangan :
Dikatakan bahwa PNPM-PPK berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuannya apabila:
 Masyarakat telah memanfaatkan bantuan sarana prasarana yang didapatkan sebagai akses dalam menjalankan roda perekonomian
 Masyarakt telah memanfaatkan bantuan ekonomi sebagai modal usaha guna menambah penghasilan.
2. Kriteria : Keberlanjutan program
Indikator :
 Pemberian bantuan sarana prasarana sosial dasar, bantuan ekonom berupa modal usaha, bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan masih berlangsung.
 Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan PNPM-PPK masih berlangsung misalnya kegiatan penggalian gagasan pengembangan PNPM-PPK, musyawarah desa untuk pembahasan PNPM-PPK, dan musyawarah khusus perempuan
Keterangan :
keberlanjutan PNPM-PPK dapat dilihat dari
 keberlanjutan bantuan sarana prasarana dan bantuan ekonomi masih terus berlanjut.
 Masih berlangsungnya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan PNPM-PPK misalnya kegiatan penggalian gagasan pengembangan PNPM-PPK, musyawarah desa untuk pembahsan PNPM-PPK dan musyawarah khusus perempuan.
3. Kriteria : Responsivitas pelaku terhadap program PNPM-PPK
Indikator :
 Keikutsertaan masyarakat miskin dalam memberikan sumbangan tenaga ketika pembangunan sarana prasarana
 Mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan PNPM-PPK
Keterangan :
Antusiasme masyarakat dalam memberikan sumbangan tenaga saat pembangunan sarana prasana dan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiaan PNPM-PPK dapat dikatakan memiliki responsivitas tinggi terhadap PNPM-PPK bila kehadiran masyarakat mencapai 60% berdasarkan standart yang telah ditentukan unit pengelola kegiatan PNPM-PPK daerah setempat.
4. Kriteria : Partisipasi stakeholder dalam program PNPM-PPK
Indikator : Memberikan pengawasan terhadap PNPM-PPK
Keterangan :
Adanya partisipasi stakeholder baik dukungan dari pemerintah lokal, unit pengelola kegiatan dalam memberikan pengawasan sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan PNPM-PPK.

Berdasarkan kriteria efektifitas, keberlanjutan, responsivitas dan partisipasi serta indikator-indikator yang telah ditentukan diharapkan dapat melihat hasil dari kinerja PNPM-PPK tersebut, apabila hasil dari PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi memiliki nilai dan tepat pada tujuan dari program ini, maka hasil tersebut dapat memberikan kontribusi pada tujuan atau sasaran utama dari program ini.

Penataan PKL di KKJS Sisi Madura

Novelina Conny Issabella 3608100011 Planology ITS

Pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah daerah di Indonesia sering menjadi permasalahan perkotaan yang tidak ada habisnya. Mereka sering kali dituding mengganggu ketertiban lalu lintas dan menggunakan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan mencuci, sehingga keberadaannya memiliki stigma negatif di kalangan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Pasca pembangunan jembatan Suramadu, keberadaan PKL semakin menjamur terutama di KKJS sisi Madura. Hal ini terlihat Pada Tahun 2009 hanya 510 pedagang namun hingga bulan April 2010 saja sudah mencapai 1000 pedagang.

Dengan adanya rencana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu membangun rest area dan area perdagangan di KKJS sisi Madura yang saat ini ditempati para PKL. Sehingga keberadaan PKL di sepanjang KKJS sisi Madura harus segera dilakukan penataan. Pada Tahun 2009 dilakukan rencana penataan PKL namun hingga tahun 2011 sekarang upaya tersebut belum terlaksana.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dan Pemerintah Jawa Timur menjadikan penataan PKL sebagai suatu permasalahan yang harus diselesaikan agar tidak menghambat pertumbuhan kota. Penataan PKL perlu dilakukan dengan pendekatan tersendiri secara lebih intensif. Melihat kebiasaan sejumlah daerah dalam penataan PKL menggunakan kekerasan dan cara tersebut belum tentu berhasil karena pada waktu dilakukan penataan dengan kekerasan para PKL pindah namun pada waktu tertentu akan kembali lagi.

Menurut saya penataan PKL dengan kekerasan kurang benar untuk mengatasi  menjamurnya PKL di KKJS sisi Madura. Dengan melihat kondisi PKL di KKJS yang semakin menjamur maka perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bangkalan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Pemerintah Jawa Timur dan para PKL untuk penataan. Sebaiknya para PKL di ajak pada forum diskusi bersama tentang rencana penataan PKL karena lokasi yang sekarang ditempati akan digunakan untuk pembangunan restarea dan area perdagangan.

Upaya pertama untuk penataan PKL dengan cara melakukan pendekatan  merupakan upaya yang benar dengan harapan para PKL juga berperan dalam pertumbuhan kota. Dengan penataan yang lebih memanusiakan PKL diharapkan akan lebih memiliki banyak potensi untuk dijadikan sebagai aset daerah yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Misalnya saja seperti Kota Surakarta yang berhasil melakukan penataan PKL di kawasan pusat jajanan kuliner dapat menambah PAD sebesar Rp 18.000.000 per bulan.

Selain itu pihak Pemerintah Bangkalan juga berperan sebagai penyediaan lahan,  mengingat masih banyaknya lahan kosong di KKJS sisi Madura diharapkan segera menyediakan lahan untuk menampung para PKL dan penyediaan lahan yang akan dilakukan pembangunan rest area dan tempat berdagang  agar pembangunannya segera terealisasikan dan para PKL segera dapat menempatinya. Sedangkan Pemerintah Jawa Timur dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu berperan untuk membangun fasilitas rest area dan area perdagangan.

Penataan PKL di KKJS sisi Madura harus terkonsep dan sistematis serta tidak memberatkan para pedagang kecil. Konsep penataan PKL di KKJS sisi Madura adalah dengan melakukan :

a.    Pendekatan partisipatory yang berbasis komunitas seperti adanya tahapan konsultasi publik, mediasi, dan sosialisasi kepada para PKL dalam rencana pembangunan restarea dan tempat perdagangan;

b.  Melibatkan stakeholder yaitu Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan para PKL mulai dari perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.

c.   Adanya konsep yang jelas lebih dulu dalam program penataan PKL seperti relokasi, dekungan promosi dagang, bantuan pinjaman modal dan area perdagangan sehingga akan lebih mudah untuk menata para PKL.

Diharapkan dengan konsep penataan PKL di KKJS sisi Suramadu akan meningkatan pendapatan daerah dan para PKL dapat membuktikan bahwa keberadaannya juga dapat memberikan kontribusi untuk perekonomian dan pertumbuhan Madura agar mampu bersaing dengan wilayah lainnya

Benarkah APBN Mampu Membiayai Pembangunan Flyover Pasar Kembang-Diponegoro Surabaya???

Novelina Conny Issabella 360810011 Planology ITS

Masalah kesulitan pembiayaan pembangunan  infrastruktur bukanlah masalah pemerintah Indonesia saja tetapi juga dialami Negara berkembang lainnya. Diperlukan suatu model pembiayaan yang sesuai dengan proyek yang akan di bangun agar pembangunannya dapat berjalan dengan baik.

Inrastruktur sangat berperan dalam pembangunan wilayah, hal tersebut dapat terlihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedang dalam tingkat ekonomi mikro ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhdapa pengurangan biaya produksi. Salah satu infrastruktur yang berperan dalam pembangunan adalah transportasi. Sepertihalnya Surabaya yang setiap tahunnya terus berupaya meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi.

Tahun 2010 telah ada rencana pembangunan jalan layang atau flyover di persimpangan Jl. Pasar Kembang - Jl. Diponegoro yang akan dibangun tepat ditengah ruas jalan atau di sepanjang median jalan  dimana diketahui lebar ruas Jl. Pasar Kembang dan Jl. Diponegoro saat ini adalah 30 meter dengan rincian median jalan 9 meter, badan jalan sisi timur 10,5 meter dan badan jalan sisi barat 10,5meter. Diketahui pada jam-jam sibuk tersebut terjadi kemacetan sehingga pemerintah pusat berencana membangun flyover untuk mengatasi kemacetan pada ruas jalan tersebut.  Flyover tersebut terletak di atas persimpangan Jl. Pasar Kembang – Jl. Diponegoro dengan panjang 705 meter, lebar 17 meter yang alur dan bentuknya mengikuti lengkung median jalan. Flyover tersebut terdiri dari empat lajur, dua lajur sebelah kiri dan dua lajur disebelah kanan.

Proyek pembangunan flyover dilaksanakan pemerintah pusat dengan system multi years yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Proyek flyover Pasar Kembang – Diponegoro  membutuhkan dana sebesar Rp 122,9 milyar yang rencananya semua dana akan dibebankan dari APBN. Dapatkah pembangunan tersebut terealisasi sesuai dengan waktunya hanya dengan mengandalkan dana APBN????

Sebelum krisis ekonomi, sektor publik melalui anggaran pembangunan APBN mampu menyediakan sekitar 3,0 sampai 3,4 persen dari ( Produk Domestik Bruo ) PDB. Saat ini kemampuan APBN dalam menyediakan dana untuk infratruktur jauh menurun, hanya sekitar 1-1,2 persen saja dari PDB. Melihat kondisi seperti ini , diperlukan suatu bentuk kerjasama pihak swasta  dalam pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan flyover Pasar Kembang -  Diponegoro. Diketahui, pembangunan infrastruktur yang melibatkan peran swasta didalam pembangunannya akan terealisasikan lebih cepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, menurut saya bentuk kerjasama pihak pemerintah dan swasta menggunakan system Bangun Serah Guna atau Build Operate Transfer ( BOT ). Mengapa memilih system pembiayaan BOT??hal ini dikarenakan melihat kondisi APBN dalam menyediakan dana untuk infrastruktur yang menurun dan masih banyak hal yang harus di biayai APBN, dikhawatirkan bila hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN pembangunan flyover Pasar Kembang –  Diponegoro akan berhenti karena permasalahan dana. Seperti pada studi kasus pembiayaan pembangunan jembatan Suramadu yang hingga kini pihak pemerintah belum dapat mengembalikan pinjaman yang digunakan untuk pembangunan jembatan Suramadu.

 Selain perekonomian nasional yang terbatas, bila ditinjau dari seberapa pentingnya pembangunan flyover tersebut. Berdasarkan pendapat beberapa pihak terkait  dan  melihat kondisi kemacetan di Jl. Pasar Kembang- Jl. Diponegoro maka pembangunan flyoverlah sebagai solusi mengatasi kemacetan tersebut. Melihat hal itu sudah saatnya merangkul pihak swasta dalam pembangunan flyover  Pasar Kembang –  Diponegoro agar pembangunannya segera terealisasikan dan perlu biaya lebih mahal untuk  pemeliharaan nantinya.

Bukan berarti dengan system BOT yang melibatkan pihak swasta dalam pembangunan flyover tersebut melupakan peran pemerintah didalamnya. Dalam system ini Pihak Swasta sebagai pembangun dan pengelola pembangunan proyek flyover Pasar Kembang- Diponegoro hingga jangka waktu yang telah disepakati antara pemerintah dan swasta kemudian diserahkan pada pemerintah karena disini pemerintah berperan sebagai pemilik, pembuat kebijakan, dan pengatur sehingga pihak swasta diharapkan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dengan melakukan privatisasi tanpa mengikutsertakan pemerintah didalamnya. Selain itu pada waktu tertentu yang telah disepakati pihak swasta sebagai pengelola harus tetap memperhatikan dan menjamin tingkat pelayanan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa prasarana.

Diharapkan dengan system pembiayaan BOT pembangunan flyover Pasar Kembang – Diponegoro segera terealisasi.