Benarkah APBN Mampu Membiayai Pembangunan Flyover Pasar Kembang-Diponegoro Surabaya???

Novelina Conny Issabella 360810011 Planology ITS

Masalah kesulitan pembiayaan pembangunan  infrastruktur bukanlah masalah pemerintah Indonesia saja tetapi juga dialami Negara berkembang lainnya. Diperlukan suatu model pembiayaan yang sesuai dengan proyek yang akan di bangun agar pembangunannya dapat berjalan dengan baik.

Inrastruktur sangat berperan dalam pembangunan wilayah, hal tersebut dapat terlihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedang dalam tingkat ekonomi mikro ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhdapa pengurangan biaya produksi. Salah satu infrastruktur yang berperan dalam pembangunan adalah transportasi. Sepertihalnya Surabaya yang setiap tahunnya terus berupaya meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi.

Tahun 2010 telah ada rencana pembangunan jalan layang atau flyover di persimpangan Jl. Pasar Kembang - Jl. Diponegoro yang akan dibangun tepat ditengah ruas jalan atau di sepanjang median jalan  dimana diketahui lebar ruas Jl. Pasar Kembang dan Jl. Diponegoro saat ini adalah 30 meter dengan rincian median jalan 9 meter, badan jalan sisi timur 10,5 meter dan badan jalan sisi barat 10,5meter. Diketahui pada jam-jam sibuk tersebut terjadi kemacetan sehingga pemerintah pusat berencana membangun flyover untuk mengatasi kemacetan pada ruas jalan tersebut.  Flyover tersebut terletak di atas persimpangan Jl. Pasar Kembang – Jl. Diponegoro dengan panjang 705 meter, lebar 17 meter yang alur dan bentuknya mengikuti lengkung median jalan. Flyover tersebut terdiri dari empat lajur, dua lajur sebelah kiri dan dua lajur disebelah kanan.

Proyek pembangunan flyover dilaksanakan pemerintah pusat dengan system multi years yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Proyek flyover Pasar Kembang – Diponegoro  membutuhkan dana sebesar Rp 122,9 milyar yang rencananya semua dana akan dibebankan dari APBN. Dapatkah pembangunan tersebut terealisasi sesuai dengan waktunya hanya dengan mengandalkan dana APBN????

Sebelum krisis ekonomi, sektor publik melalui anggaran pembangunan APBN mampu menyediakan sekitar 3,0 sampai 3,4 persen dari ( Produk Domestik Bruo ) PDB. Saat ini kemampuan APBN dalam menyediakan dana untuk infratruktur jauh menurun, hanya sekitar 1-1,2 persen saja dari PDB. Melihat kondisi seperti ini , diperlukan suatu bentuk kerjasama pihak swasta  dalam pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan flyover Pasar Kembang -  Diponegoro. Diketahui, pembangunan infrastruktur yang melibatkan peran swasta didalam pembangunannya akan terealisasikan lebih cepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, menurut saya bentuk kerjasama pihak pemerintah dan swasta menggunakan system Bangun Serah Guna atau Build Operate Transfer ( BOT ). Mengapa memilih system pembiayaan BOT??hal ini dikarenakan melihat kondisi APBN dalam menyediakan dana untuk infrastruktur yang menurun dan masih banyak hal yang harus di biayai APBN, dikhawatirkan bila hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN pembangunan flyover Pasar Kembang –  Diponegoro akan berhenti karena permasalahan dana. Seperti pada studi kasus pembiayaan pembangunan jembatan Suramadu yang hingga kini pihak pemerintah belum dapat mengembalikan pinjaman yang digunakan untuk pembangunan jembatan Suramadu.

 Selain perekonomian nasional yang terbatas, bila ditinjau dari seberapa pentingnya pembangunan flyover tersebut. Berdasarkan pendapat beberapa pihak terkait  dan  melihat kondisi kemacetan di Jl. Pasar Kembang- Jl. Diponegoro maka pembangunan flyoverlah sebagai solusi mengatasi kemacetan tersebut. Melihat hal itu sudah saatnya merangkul pihak swasta dalam pembangunan flyover  Pasar Kembang –  Diponegoro agar pembangunannya segera terealisasikan dan perlu biaya lebih mahal untuk  pemeliharaan nantinya.

Bukan berarti dengan system BOT yang melibatkan pihak swasta dalam pembangunan flyover tersebut melupakan peran pemerintah didalamnya. Dalam system ini Pihak Swasta sebagai pembangun dan pengelola pembangunan proyek flyover Pasar Kembang- Diponegoro hingga jangka waktu yang telah disepakati antara pemerintah dan swasta kemudian diserahkan pada pemerintah karena disini pemerintah berperan sebagai pemilik, pembuat kebijakan, dan pengatur sehingga pihak swasta diharapkan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dengan melakukan privatisasi tanpa mengikutsertakan pemerintah didalamnya. Selain itu pada waktu tertentu yang telah disepakati pihak swasta sebagai pengelola harus tetap memperhatikan dan menjamin tingkat pelayanan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa prasarana.

Diharapkan dengan system pembiayaan BOT pembangunan flyover Pasar Kembang – Diponegoro segera terealisasi.